HUKUM TAKLÎFÎ

Oleh : Aziz Nur Ikhsan

*Baca juga makalah lainnya :

  1. Makalah Khas
  2. Makalah Khafi, Mujmal, Musykil, Mutasyabih

 

Definisi Hukum

Dalam kitab Ushûl al-Fiqh al-Islâmî karangan Wahbah Zuhaili, beliau menyebutkan :

الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya: Hukum adalah khithâb (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik berupa iqtidhâ` (tuntutan), takhyîr (pilihan) atau wadh’. [1] Yang dimaksud dengan khithâb ialah kalam-Nya yang secara langsung berupa Al-Qur’an. Atau melalui perantara yaitu berupa sunnah, ijmak atau dalil syar’i lainnya yang telah Allah tetapkan.

Kemudian yang dimaksud dengan iqtidhâ` adalah permintaan atau tuntutan. Baik tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkannya. Apabila tuntutan untuk melakukan bersifat jâzim maka disebut îjâb. Dan apabila tuntutannya bersifat ghairu jâzim disebut nadb. Begitu juga, apabila tuntutan untuk meninggalkan bersifat jâzim  maka disebut tahrîm dan apabila bersifat ghairu jâzim disebut karâhah. Selanjutnya yang dimaksud dengan takhyîr bahwasanya syâri’ membolehkan mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukannya. Misalnya makan di waktu tertentu, tidur di waktu tertentu atau aktivitas-aktivitas lainnya. [2] Dan yang dimaksud dengan wadh’ yaitu menjadikan sesuatu sebagai sabab untuk sesuatu yang lain atau syarth untuk sesuatu yang lain atau mâni’ untuk sesuatu yang lain. Penjelasan sebagai berikut, bahwasanya Allah mengaitkan antara dua perkara yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Seperti, Allah mengaitkan antara warisan dengan kematian seseorang. Jadi kematian seseorang merupakan sabab untuk mendapatkan warisan. Begitu juga wudhu merupakan syarth untuk melakukan shalat. [3]

  1. Pembagian Hukum

Hukum menurut ulama ushuliyyîn terbagi menjadi dua kategori.

  1. Hukum Taklîfî

الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفّه عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه

Artinya: Hukum taklîfî merupakan hukum yang menuntut untuk melakukan sesuatu,  mencegah untuk melakukannya atau berupa pilihan untuk melakukan atau meninggalkannya.[4]

Hukum yang menuntut untuk melakukan misalnya berhaji ke tanah suci:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: 96)

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.” (Q.S. al-Imrân: 96)

 

Perintah zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: 103 )

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” (Q.S. at-Taubah: 103)

Sedangkan hukum yang menuntut untuk mencegah suatu perbuatan misalnya larangan berbuat zina:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى (الإسراء: 32)

Artinya: Dan janganlah kalian mendekati zina.”  (Q.S. al-Isrâ`: 32)

Kemudian hukum yang menuntut untuk memilih misalnya seperti makan, minum, berjalan dan sebagainya.

  1. Hukum Wadh’i

Hukum  wadh’i yaitu menjadikan sesuatu sebagai sabab untuk sesuatu yang lain, atau syarth untuk sesuatu yang lain atau mâni’ untuk sesuatu yang lain. Misalnya Allah menjadikan ru`yatul hilal sebagai sabab dimulainya puasa ramadhan.[5] Allah menjadikan orang yang membunuh atau murtad sebagai mâni’ sehingga tidak mendapatkan warisan.

Hukum wadh’i jika ditilik dari segi kemampuan mukalaf untuk melakukannya terbagi menjadi dua.[6] Pertama hukum wadh’i maqdûr untuk mukalaf seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Potong tangan menjadi konsekuensi karena telah mencuri begitu juga hukuman cambuk atau rajam bagi orang yang berbuat zina. Ini yang disebut sabab. Disini mukalaf lah yang menentukan konsekuensi dari perbuatannya. Berbeda dengan pembagian hukum wadh’i yang kedua. Yaitu hukum wadh’i wadh’I ghairu maqdûr untuk mukalaf. Maksudnya mukalaf tidak bisa menjadikan sesuatu itu sebagai sabab, syarth atau mâni’ untuk sesuatu yang lain. Misalnya hulûl (datangnya) bulan ramadhan merupakan sabab wajibnya berpuasa. Hubungan kekerabatan menjadi sabab mendapat warisan. Contoh lainnya, balighnya seseorang merupakan syarth untuk melakukan transaksi.

  1. Hukum Taklîfî dan Klasifikasinya

      Jumhur ushuliyyîn membagi hukum taklîfî menjadi lima bagian. Wâjib, mandûb, mubâh, makrûh dan harâm. Pemaparan lebih mendalam sebagai berikut:

  1. Wâjib

Dalam kitab al-Wajîz fî Ushûl al-Fîqh karangan Abdul Karim Zaidan, beliau menyebutkan:

الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه و مع الذم العقاب، و يمدح فاعله و مع المدح الثواب

Artinya: Wâjib yaitu sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya secara luzûm, orang yang meninggalkannya termasuk orang tercela dan mendapat dosa sedangkan orang yang melakukannya termasuk orang terpuji serta akan mendapat pahala.[7]

Wâjib menurut jumhur ulama satu makna dengan fardh. Lain halnya dengan ulama hanafiyyah yang membedakan antara wâjib dan fardh. Dalam kitab al-Hukmu al-Syar’i ‘inda al- Ushuliyyîn karangan Dr. Muhammad Ali Jum’ah, Ulama Hanafiyyah mendefinisikan fardh secara etimologi bermakna taqdîr. Dan secara terminologi adalah hukum yang bersumber dari dalil qath’i seperti perintah mengerjakan shalat, zakat. Sedangkan wâjib adalah hukum yang bersumber dari dalil zhanni.[8]

Dampak hukumnya adalah hukuman orang yang meninggalkan wâjib lebih ringan daripada orang yang meninggalkan fardh. Sebagaimana orang yang mengingkari wâjib tidak dianggap kafir dan yang meningkari fardh dinggap kafir. [9]

Shîghah yang menunjukkan hukum wâjib  diantaranya:

  1. Shîghah amr, contoh:

 النور: ٥٦ {وأقيموا الصلاة}

  1. Fi’il mudhâri’ yang bersambung dengan lam amr, contoh:

الحج: ٢٩{وليوفوا نذورهم}

  1. Lafal kutiba, contoh:

البقرة: ١٨٣ { يا أيها الّذين أمنوا كتب عليكم الصيام }

Pembagian wâjib terbagi menjadi empat aspek. Pertama dari segi waktu pelaksanaanya. Kedua dari segi taqdîr-nya. Ketiga dari segi ta’yîn-nya. Keempat dari segi tuntutan siapa yang melaksanakannya.[10]

  1. Dari segi waktu pelaksanaanya

Pembagian wâjib dari segi waktu pelaksanaanya terbagi menjadi wâjib muthlaq dan wâjib muqoyyad. Wâjib muthlaq ialah sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya tanpa adanya ketentuan waktu yang pasti. Jadi boleh seorang mukalaf mengerjakannya kapanpun dia hendaki dan tidak mendapat dosa apabila men-ta`khir-nya, tetapi dianjurkan untuk meyegerakannya. Contoh dari wâjib muthlaq adalah qadha` puasa ramadhan, haji bagi orang yang mampu.

Definisi dari wâjib muqoyyad adalah sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya dan sudah ditentukan waktu pelaksanaanya, misalnya shalat wajib lima waktu, puasa ramadhan. Maka tidak dibolehkan mendahului waktu pelaksanaanya dan mendapat dosa apabila mengakhirkannya tanpa ada ‘udzur syar’i.

  1. Dari segi taqdîr-nya

Pembagian wâjib dari segi taqdîr-nya terdiri dari wâjib muhaddad dan wâjib ghairu muhaddad. Pengertian wâjib muhaddad yaitu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah berupa ukuran tertentu, seperti zakat, diyat dan sebagainya. Permasalahan zakat sudah ada ketentuan di dalam syariat dengan adanya ukuran harta, adanya nisab dan adanya haul.

Sedangkan wâjib ghairu muhaddad adalah suatu hukum yang ukurannya belum ditentukan oleh Allah, misalnya infak di jalan Allah. Menginfakkan sebagian harta ketika melihat orang fakir miskin ketika ditimpa musibah merupakan suatu kewajiban untuk menolongnya. Besar kecilnya ukuran harta pada permasalahan ini tidak ada patokan yang ditentukan oleh syariat.

  1. Dari segi ta’yîn-nya

Dari aspek ini terdiri dari wâjib mu’ayyan dan wâjib ghairu mu’ayyan. Wâjib mu’ayyan adalah sesuatu yang Allah tuntut dari segi zatnya tanpa adanya takhyîr, misalnya shalat dan zakat. Maka seorang mukalaf tidak bisa terbebas dari taklîf kecuali dengan mengerjakannya.

Sedangkan wâjib ghairu mu’ayyan yaitu sesuatu yang Allah tuntut bukan dari segi zatnya dan mukalaf dibolehkan memilih satu diantara pilihan yang ada. Misalnya pada permasalahan kafarat yamîn, maka bagi orang yang tidak menepatinya wajib memilih diantara: member makan sepuluh orang miskin, member sandang pangan, membebaskan budak. Dan ini diperuntukkan bagi orang yang mampu. Lantas bagi orang yang tidak mampu diwajibkan berpuasa tiga hari. Puasa tiga hari bagi orang yang tidak mampu termasuk wâjib mu’ayyan. Sebagian berpendapat wâjib mu’ayyan disebut juga wâjib mukhayyar, karena seorang mukalaf bisa memilih diantara pilihan yang ada.

  1. Dari segi tuntutan siapa yang melaksanakannya

Dari aspek ini terbagi menjadi wâjib ‘ainî dan wâjib kifâiy. Wâjib ‘ainî adalah kewajiban yang ditujukan oleh setiap mukalaf. Maka bagi yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Seperti shalat dan zakat. Maka setiap mukalaf dituntut untuk melaksanakan kewajiban.

Sedangkan wâjib kifâiy adalah suatu kewajiban yang apabila sebagian mukalaf melaksanakannya, gugurlah kewajiban sebagian mukalaf yang lainnya. Misalnya menjadi memandikan jenazah, mengkafaninya, jihad, berfatwa dan sebagainya. Dan barang siapa diantara mereka tidak ada yang melakukan sama sekali maka akan mendapat dosa.

 

  1. Mandûb

Dalam kitab Ushûl al-Fiqh karangan Muhammad al-Khudhari disebutkan:

المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير حتم

Artinya: Mandûb adalah sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya tetapi tidak secara secara hatm (pasti).[11] Maksudnya seorang mukalaf apabila mengerjakannya akan mendapat pahala dan apabila tidak melakukannya tidak mendapat dosa. Seperti dalam firman Allah swt. :

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه … (البقرة: 282)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. al-Baqarah: 282)

Perintah untuk menulis hutang disini tidak mengandung suatu kewajiban tetapi hanya anjuran. Qârinah-nya di ayat berikutnya:

 

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ … (البقرة:283)

Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (Q.S al-Baqarah: 283)

 

Mandûb bisa juga berarti sunnah, nâfilah, mustahab, tathawwu’, ihsân, fadhîlah dan semuanya bermaksa sama. [12] Mandûb  juga mempunyai beberapa tahapan h dan tingkatan. Penjelasannya sebagai berikut :

  1. Amalan yang selalu Nabi Muhammad saw. kerjakan dan beliau jarang meninggalkannya. Misalnya shalat dua rakaat sebelum shalat fajar. Ini yang dinamakan sunnah muakkadah.
  2. Amalan yang tidak selalu Nabi kerjakan seperti shalat empat rakaat sebelum zuhur, sedekah bagi yang mampu. Ini yang dinamakan sunnah ghairu muakkadah.
  3. Ini yang dimaksud dengan fadhîlah, adab, sunnah zawâid. Misalnya mengikuti sunnah nabi dalam tingkah laku, cara bergaul, cara makan dan minum dan perkara yang lainnya.

Ushûliyyûn berbeda pendapat mandûb suatu perintah untuk dikerjakan atau tidak.[13] Ulama Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan mandûb suatu perintah karena perbuatan yang mengandung ketaatan. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Ibnu Subkî (ulama Syafi’iyyah)  mandûb bukan suatu perintah untuk dikerjakan dan hanya bersifat majâz. Seperti hadits Nabi Muhammad Saw.:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (رواه مالك و أحمد و الشيخان)

Artinya: “Jika aku tidak takut memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka memakai siwak setiap kali akan melaksanakan sholat.” (HR. Malik, Ahmad, Muslim dan Bukhari).

Apabila  perbuatan mandûb (dalam hal ini bersiwak) tidak diperintahkan Nabi untuk dikerjakan, maka mandûb bukan suatu perintah. Dan mereka juga berpendapat apabila mandûb suatu perintah yang bersifat haqîqah maka orang yang meninggalkannya merupakan sebuah kemaksiatan.

Dalam kitab al-Hukmu al-Syar’i aqsâmuhu wa muta’alliqâtuhu karangan Muhammad Abdul ‘Athi Muhammad ‘Ali, beliau membagi sunnah dari dua segi.[14]

  1. Dari segi zatnya

Dari segi zatnya, sunnah terbagi menjadi sunnah al-hudâ dan sunnah zawâid. Sunnah al-hudâ adalah sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi yang tidak bersifat wajib tetapi sebagai penyempurna saja. Seperti shalat dua rakaat sebelum subuh, berkumur saar wudhu. Disini memang bukan merupakan suatu yang wajib, tetapi alangkah lebih baiknya dikerjakan karena Rasulullah Saw. juga melaksanakannya. Barangsiapa yang mengerjakannya akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa.

Sedangkan sunnah zawâid adalah apa-apa yang dikerjakan Nabi berupa amalan biasa selaku manusia biasa pada umumnya. Seperti makan, minum, tidur, berjalan. Apabila dikerjakan dan berniat untuk ittibâ’ terhadap Nabi makan akan mendapat pahala.

  1. Dari segi pelakunya

Sunnah dari segi pelakunya terbagi menjadi sunnah ‘ain dan sunnah kifâyah. Sunnah ‘ain adalah sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya tetapi tidak secara secara jazm (pasti) yang ditujukan setiap mukalaf. Contoh sunnah rawâtib, mandi pada hari jumat, shalat dhuha. Sedangkan sunnah kifâyah adalah sesuatu yang Allah tuntut untuk melakukannya tetapi tidak secara secara jazm (pasti) tanpa adanya objek pelakunya. Misalnya mengucapkan salam oleh jamaah terhadap seorang muslim ketika melewatinya.

  1. Mubâh

            Mubâh  secara bahasa bermakna sesuatu yang diizinkan. [15] Dan secara istilah menurut Abdul Karim An-Namlah dalam kitabnya al-Muhadzab fî Ushûl al-Fîqh al-Muqâran menyebutkan:

المباح هو ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله و تركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته

Artinya: Mubâh adalah apa yang Allah izinkan terhadap mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya secara ithlâq tanpa adanya pujian atau celaan diantara keduanya (perbuatan).[16] Dan menurut Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Syinqithi dalam bukunya Mudzakaroh fî Ushûl al-Fiqh memaparkan bahwasanya mubâh adalah segala sesuatu yang Allah izinkan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan tanpa disertai celaan dan pujian. [17]

Shîghah yang menunjukkan hukum wâjib  diantaranya:

  1. Lafal (إحلال) dan (أحل). Seperti dalam firman Allah

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم …

  1. Lafal (لاجناح)

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء …

  1. Shîghah amr yang mengandung arti mubâh

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Ushûliyyûn berbeda pendapat tentang permasalahan yang menyangkut hukum mubâh. Diantaranya adalah sebagai berikut.[18]

  1. Apakah mubâh termasuk perintah yang harus dikerjakan

Fuqahâ dan ushûliyyûn bersepakat bahwasanya mubâh bukan merupakan suatu perintah, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh al-Ka’bi (salah satu ulama Muktazilah) dan para pengikutnya. Mereka berpendapat mubâh adalah suatu perintah. Mereka juga mengatakan bahwa mubâh tidak akan terealisasi kecuali dengan meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan haram termasuk kewajiban. [19]

  

  1. Apakah mubâh termasuk dalam hukum wajib

Maksudnya adalah apakah mubâh lebih condong untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Sebagian ushûliyyûn berpendapat bahwa mubâh termasuk dalam hukum wajib karena mubâh merupakan amalan yang tidak mengandung kesulitan ataupun kerugian. Sedangkan sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Karena  mubâh merupakan sesuatu yang Allah perintahkan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Pendapat ini yang diambil oleh al-Âmidî.

 

Kesimpulan

Maka konklusi yang dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah khithâb (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik berupa iqtidhâ` (tuntutan), takhyîr (pilihan) atau wadh’. Hukum menurut ulama ushuliyyîn terbagi menjadi dua kategori yaitu hukum taklîfî dan hukum wadh’i. Kemudian jumhur ushuliyyîn membagi hukum taklîfî menjadi lima bagian. Wâjib, mandûb, mubâh, makrûh dan harâm 

Demikian pemaparan makalah singkat ini kami buat. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat-Nya serta dukungan dari rekan-rekan makalah ini selesai, walaupun masih banyak sekali kekurangan di setiap titik tulisan. Harapan penulis semoga pembaca mampu memahami secara global klasifikasi  hukum taklîfî dan implementasinya. Saran dan kritik yang membangun tentu sangat penulis butuhkan mengingat pembuatan makalah yang jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan adalah hak prerogatif Allah Swt. Wallâhu a’lam

[1] Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, jilid 1, Dâr al-Fikr, Damaskus, cet. I, 2005, hal. 46

[2] Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fîqh, Dar al-Fîkr al-‘Arabi, Kairo, tc., hal. 29

[3] Abdul Karim Zaidan, al-Wajîz fî Ushûl al-Fîqh, Muassasah ar-Risalah Nasyirun, Beirut, cet. I, 2012, hal. 23

[4] Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 25

[5] Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hal. 30

[6] Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 26

[7] Ibid., hal. 27

[8] Muhammad Ali Jum’ah, al-Hukmu al-Syar’i ‘inda al- Ushuliyyîn, Dâr al-Salâm, Kairo, cet. II, 2006, hal. 52

[9] Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 28

[10] Ibid., hal. 29

[11] Muhammad al-Khudhari, Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Hadîts, Kairo, tc., 2003, hal. 48

[12] Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 33

[13] Wahbah Zuhaili, op. cit., hal. 83

[14] Muhammad Abdul ‘Athi Muhammad ‘Ali, al-Hukmu al-Syar’i aqsâmuhu wa muta’alliqâtuhu, Dâr al-Hadîts, Kairo, tc., 2008, hal. 160

[15] Ibid., hal. 93

[16] Abdul Karim An-Namlah, al-Muhadzab fî Ushûl al-Fîqh al-Muqâran, Maktabah al-Rusd, Riyadh, tc., 1999, hal. 257

[17] Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Syinqithi, Mudzakaroh fî Ushûl al-Fîqh, Dar al-Hadits, Kairo, tc., 2011, hal. 19

[18] Wahbah Zuhaili, op. cit., hal. 94

[19] Abdul Karim An-Namlah, op. cit., hal. 271

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s